Breaking Dawn

Edward mengajak Bella bertemu seseorang yang tak lain adalah Jacob. Jacob minta maaf karena datang telat. Edward memberikan waktu untuk Jacob dan Bella bersama. Jacob tidak setuju Bella mnghabiskan "bulan madu" dengan Edward karena itu sama saja membunuh Bella. Jacob marah pada Edward, tapi teman - teman Jacob datang dan bilang mati atau tidaknya Bella bukan urusan Jacob dan Jacob tidak boleh memancing konflik. Jacob akhirnya pergi.

.Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam berbagai kurun waktu.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan dalam berbagai kurun waktu, yaitu:

A.Kurun waktu 1945 - 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti yang berlaku dalam Demokrasi Liberal.

B. Kurun Waktu 1949 - 1950
Pada periode ini berlaku Konstitusi RIS. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah Demokrasi Parlementer (Sistem Demokrasi Liberal). Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS, sehingga tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan kembali ke Negara Kesatuan dengan UUDS 1950.

C. Kurun Waktu 1950 - 1959
Pada periode ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal dan diberlakukan UUDS 1950.

Karena Kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami  rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia  sadar  bahwa  UUDS  1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan
jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan  ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan  negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai  masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan
dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta  tidak berlakunya UUDS 1950.

D. Kurun Waktu 1959 - 1965
Pada periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin.

Menurut UUD 1945 presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, presiden dan  DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat  Pancasila adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan  perwakilan, akan tetapi presiden menafsirkan “terpimpin”, yaitu pimpinan terletak di
tangan ‘Pemimpin Besar Revolusi”.

Dengan demikian pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Terjadinya pemusatan  kekuasaan  di tangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan
terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan  oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 (G30S/PKI) yang merupakan bencana  nasional bagi bangsa Indonesia.

E. Kurun Waktu 1966 - 1998
Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde baru yang bertekad  melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Secara tegas dilaksanakan sistem Demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi  lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

Dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden  tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga  terjadilah penyalahgunaan kekuasaan, dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kebebasan bicara dibatasi, praktek demokrasi menjadi
semu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah.Lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi  dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden.

F. Kurun Waktu 1998 - sekarang (Orde Reformasi)
Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah  demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan  penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi Negara  dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada
prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga  eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR - MPR hasil  Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya  lembaga-lembaga tinggi yang lain.

Prinsip-Prinsip Demokrasi

A. PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI. Pengertian Demokrasi Istilah Demokrasi berasal dari kata “demos” yang berarti rakyat dan “kratein” yang berarti memerintah atau “kratos”. Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, misalnya : John Locke (dari Inggris), Montesquieu (dari Perancis), dan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. MenurutJohn Locke ada dua asas terbentuknya negara. Pertama, pactum unionis yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara.Kedua, pactum suvjektionis, yaitu perjanjian negara yang dibentuknya. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, for the people). Ada dua asas pokok tentang demokrasi, yaitu sebagai berikut : a. Pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan. b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia HAM Prinsip-prinsip Demokrasia. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. b. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara. c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. d. Penghormatan terhadap supremasi hukum. Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law), antara lain sebagai berikut : a. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang; b. Kedudukan yang sama dalam hukum; c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang Makna Budaya Demokrasi Pertama kali demokrasi diterapkan di Yunani di kota Athena dengan demokrasi langsung, yaitu pemerintahan dimana seluruh rakyat secara bersama-sama diikutsertakan dalam menetapkan garis-garis besar kebijakan pemerintah negara baik dalam pelaksanaan maupun permasalahannya. Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, antara lain sebagai berikut : a. John Locke (Inggris) John Locke menganjurkan perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut: 1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang. 2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. 3) Kekuasaan Federatif yaitu kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, membuat perjanjian (aliansi) dengan negara lain, atau membuat kebijaksanaan/perjanjian dengan semua orang atau badan luar negeri. b. Montesquieu (Prancis) Kekuasaan negara dalam melaksanakan kedaulatan atas nama seluruh rakyat untuk menjamin, kepentingan rakyat harus terwujud dalam pemisahaan kekuasaan lembaga-lembaga negara, antara lain sebagai berikut: 1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang. 2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. 3) Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan peradilan. c. Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat) Menurut Abraham Lincoln “Democracy is government of the people, by people, by people, and for people”. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Budaya Prinsip Demokrasi Pada hakikatnya demokrasi adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Hikmah kebijaksanaan adalah penggunaan akal pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan adalah tata cara khas kepribadian Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga mencapai mufakat. Isi pokok-pokok demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut : a. Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. b. Demokrasi harus menghargai hak asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas. c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan berdasarkan atas kelembagaan. d. Demokrasi harus bersendikan pada hukum seperti dalam UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Demokrasi Pancasila juga mengajarkan prinsip-prinsip, antara lain sebagai berikut: a. Persamaan b. Keseimbangan hak dan kewajiban c. Kebebasan yang bertanggung jawab d. Musyawarah untuk mufakat. e. Mewujudkan rasa keadilan sosial. f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Ada 11 prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk memahami perkembangan demokrasi, antara lain sebagai berikut : a. Pemerintahan berdasarkan konstitusi b. Pemilu yang demokratis c. Pemerintahan lokal (desentralisasi kekuasaan) d. Pembuatan UU e. Sistem peradilan yang independen f. Kekuasaan lembaga kepresidenan g. Media yang bebas h. Kelompok-kelompok kepentingan i. Hak masyarakat untuk tahu j. Melindungi hak-hak minoritas k. Kontrol sipil atas militer B. MENGIDENTIFIKASI CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI Pengertian Masyarakat Madani Masyarakat madani sebagaimana yang dirumuskan PBB adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia. Civil Society berasal dari frasa Latin “civillis societes” yaitu suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab. Di Indonesia istilah civil society” baru popular tahun 1990-an, pada masa berkembangnya keterbukaan politik. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Ciri-ciri Masyarakat Madani Masyarakat madani (civil society) sering diterjemahkan yaitu bidang kehidupan sosial yang terorganisasi secara sukarela. Substansi civil society mencangkup lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang sangat luas baik formal maupun non formal yang meliputi bidang ekonomi, kebudayaan, keagamaan, pendidikan dan informasi, kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), pembangunan atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Menurut Hikam ada empat ciri utama masyarakat madani, yaitu sebagai berikut : - Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. - Keswasembadaan, artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan pada negara, atau lembaga atau organisasi lain. - Kemandirian tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung pada perintah orang lain termasuk negara. - Keterkaitan pada nilai-nilai hukum, artinya terkait pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Ciri khas masyarakat madani Indonesia adalah sebagai berikut: a. Kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional. b. Pentingnya saling pengertian di antara sesama anggota masyarakat. c. Ada toleransi yang tinggi d. Adanya kepastian hukum. Kendala yang Dihadapi Bangsa Indonesia Antara lain sebagai berikut : a. Belum tertanamnya jiwa kemandirian bangsa Indonesia b. Kurangnya kesadaran pada hukum yang berlaku. c. Masih rendahnya tingkat kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara. d. Masih kurangnya perangkat hukum. e. Masih rendahnya sumber daya manusia bila dibandingkan dengan negara lain. Upaya Yang Dilakukan Antara lain sebagai berikut : a. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian dengan adanya bapak angkat perusahaan. b. Meningkatkan kesadaran hukum melalui berbagai media sosialisasi politik. c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. d. Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial. e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan. f. Mengembangkan media komunikasi politik di berbagai lingkungan kerja. g. Menanamkan sikap positif pada proses demokratisasi di Indonesia pada setiap warga negara. C. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ORDE REFORMASI. Prinsip Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh dan diintegrasikan dengan keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Corak khas demokrasi Pancasila dapat dikenali dari sisi formal dan material. Dari sisi formal, demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Dari sisi material, demokrasi Pancasila menampakkan sifat kegotongroyongan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut : a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia b. Keseimbangan antara hak dan dan kewajiban. c. Kebebasan yang bertanggung jawab. d. Mewujudkan rasa keadilan sosial. e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. f. Mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat. g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia a. Masa Orde Lama Masa Orde Lama berlangsung mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1 Maret 1966. Berikut ini pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin. Ciri umum demokrasi terpimpin, antara lain a) Adanya rasa gotong royong. b) Tidak mencari kemenangan atas golongan lain. c) Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat. Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin kecenderungan semua keputusan hanya ada pada Pemimpin Besar Revolusi Ir. Sukarno. Hal ini mengakibatkan rusaknya tatanan kekuasaan negara, misalnya DPR dapat dibubarkan, Ketua MA, MPRS menjadi Menko pemimpin partai banyak yang ditangkapi. b. Masa Orde Baru Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Berikut ini pelaksanaan demokrasimasa Orde Baru. 1) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat. 2) Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut: a) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. b) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. c) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain d) Selalu diliputi semangat kekeluargaan. e) Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah. f) Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. g) Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 3) Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut: a) Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. Kekuasaan presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik. b) Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan. c. Masa Reformasi Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada demokrasi Pancasila. Selain itu juga lebih ditekankan pada : - Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan. - Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. - Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai berikut : a. Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal. c. Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai. d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin (cebderung otoriter). e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter). f. Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi). Pelaksanaan Pemilu pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Sejak Indonesia merdeka telah melaksanakan pemilu sebanyak sembilan kali. a. Tujuan Pemilu 1) Melaksanakan kedaulatan rakyat. 2) Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. 3) Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR. 4) Melaksanakan pergantian personil pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional). 5) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional. b. Asas Pemilu Indonesia Sesuai dengan Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. c. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia. 1. Pemilihan Umum Pertama dilaksanakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR), tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Diikuti 28 partai politik. 2. Pemilihan Umum Kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 yang diikuti sebanyak 10 partai politik. 3. Pemilihan Umum Ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977 yang diikuti oleh dua Parpol dan satu Golkar. Hal ini dikarenakan terjadi fusi parpol dari 10 parpol peserta pemilu 1971 disederhanakan menjadi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. a) Partai yang berhaluan spiritual material fusi menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) b) Partai yang berhaluan material-spriritual fusi menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia) c) Dan partai yang bukan keduanya menjadi Golkar (Golongan Karya). 4. Pemilihan Umum Keempat dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1982. 5. Pemilihan Umum Kelima dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. 6. Pemilihan Umum Keenam dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1992, peserta pemilu masih dua parpol (PPP dan PDI) serta satu Golongan Karya. 7. Pemilihan Umum Ketujuh dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Peserta pemilu adalah PPP, Golkar, dan PDI. Jumlah anggota DPR 500 orang dan anggota MPR 1.000 orang dengan rincian sebagai berikut. a) Unsur ABRI 75 orang b) Utusan Daerah 149 orang c) Imbangan susunan : anggota MPR 251 orang utusan golongan 100 orang Jumlah 1.000 orang 8. Pemilihan Umum Kedelapan (Era Reformasi) dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti sebanyak 48 partai politik. Pada pemilu ini telah terpilih jumlah anggota DPR sebanyak 500 orang dan jumlah anggota MPR sebanyak 700 orang dengan rincian DPR dipilih 462 orang, DPR unsur TNI/Polri 38 orang, utusan daerah 135 orang, dan utusan golongan 65 orang. 9. Pemilihan Umum Kesembilan dilaksanakan tanggal 5 April 2004 yang diikuti 24 partai politik. Ini telah terjadi penyempurnaan pemilu, yakni pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta memilih presiden dan wakil presiden. D. PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI Perilaku Budaya Demokrasi Dalam rangka mengoptimalkan perilaku budaya demokrasi maka sebagai generasi penerus yang akan mempertahankan negara demokrasi, perlu mendemonstrasikan bagaimana peran serta kita dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Prinsip-prinsip yang patut kita demonstrasikan dalam kehidupan berdemokrasi, antara lain sebagai berikut : a. Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. b. Membiasakan bertindak secara demokratis bukan otokrasi atau tirani. c. Membiasakan untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. d. Membiasakan mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan atau anarkis. e. Membiasakan untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. f. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. g. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara. h. Menggunaka kebebasan dengan penuh tanggung jawab. i. Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun. Perilaku Budaya Demokrasi dalam Lingkungan Keluarga a. Lingkungan Keluarga 1) Membiasakan diri untuk menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya. 2) Membiasakan mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah mufakat. 3) Saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga. 4) Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. b. Lingkungan Sekolah 1) Berusaha selalu berkomunikasi individual. 2) Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan. 3) Berani mengajukan petisi (saran/usul). 4) Berani menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding. 5) Selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan OSIS. 6) Berani mengadakan kegiatan yang merupakan realisasi dari program OSIS dan sebagainya. c. Lingkungan masyarakat 1) Bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat. 2) Berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih. 3) Mengikuti kegiatan rembug desa. 4) Mengikuti kegiatan kerja bakti. 5) Bersama-sama memberikan ususlan demi kemajuan masyarakat. Ada beberapa contoh perilaku yang dapat mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi, antara lain sebagai berikut : a. Menghindarkan perbuatan otoriter. b. Melaksanakan amanat rakyat. c. Melaksanakan hak tanpa merugikan orang lain. d. Mengembangkan toleransi antarumat beragama. e. Menghormati pendapat orang lain. f. Senang ikut serta dalam kegiatan organisasi misalnya OSIS, Pramuka, PMR dan sebagainya. g. Menentukan pemimpin dengan jalan damai melalui pemilihan.Menerima perbedaan pendapat.